Wali Kota Cirebon: Donasi Rp1.000 per Hari Masih Dikaji Sebelum Diterapkan
Cirebon — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kebijakan donasi Rp1.000 per hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa, dan masyarakat belum diterapkan di wilayahnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil langkah pelaksanaan.
Pemkot Cirebon Belum Laksanakan Imbauan Rp1.000 per Hari
Edo menjelaskan, pihaknya belum membahas kebijakan tersebut di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, diperlukan koordinasi dan perencanaan matang agar pelaksanaannya berjalan transparan dan efektif.
baca juga :Lahiran di Toilet Rest Area, Mahasiswi Tega Cekik Bayinya Tewas
“Terkait Rp1.000 per hari, saya belum bicarakan di seluruh SKPD. Ini juga harus kita bahas dulu — programnya seperti apa nanti, bagaimana penyimpanannya, pengambilannya, dan mekanismenya,” ujar Edo di Cirebon, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan, Pemkot Cirebon tidak ingin tergesa-gesa. Sebelum menerapkan kebijakan donasi, pihaknya akan menggelar pembahasan internal guna menyesuaikan dengan kondisi sosial dan fiskal di daerah.
Asal Usul Kebijakan Donasi Rp1.000 per Hari
Kebijakan tersebut berasal dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu). Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengimbau seluruh warga, termasuk ASN dan siswa, untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan gotong royong.
Imbauan tersebut merupakan bentuk gerakan sosial sukarela, bukan pungutan wajib. Dana yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Pemprov Jabar Dorong Semangat Gotong Royong
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa Gerakan Poe Ibu lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya masalah kecil di masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan besar dari pemerintah.
“Budaya bangsa kita ini kan gotong royong, kesetiakawanan, dan kerelawanan sosial. Itu semua modal sosial yang harus dijaga,” ujar Herman, Senin (6/10/2025).
Menurut Herman, dinamika sosial di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sangat beragam, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Banyak warga yang datang ke Lembur Pakuan Subang—pusat layanan pengaduan masyarakat—dengan kebutuhan mendesak namun nominal kecil.
“Sering kali warga hanya membutuhkan bantuan Rp1 juta untuk biaya berobat atau kebutuhan mendesak lainnya. Ini yang ingin kita bantu melalui gerakan donasi harian,” katanya.
baca juga : Lahiran di Kamar Mandi, Wanita Cirebon Buang Bawah Jembatan
Pemkot Cirebon Utamakan Transparansi dan Sosialisasi
Sementara itu, Edo menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut akan dijalankan di Cirebon, Pemkot akan memastikan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menilai penting adanya sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan sosial dari kebijakan itu.
“Semua harus jelas, mulai dari tujuan, mekanisme pengumpulan, hingga siapa penerima manfaatnya. Prinsipnya, Pemkot Cirebon mendukung setiap gerakan sosial yang berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Menuju Kolaborasi Sosial Berkelanjutan
Gerakan donasi Rp1.000 per hari diharapkan dapat menjadi langkah kecil dengan dampak besar bagi masyarakat Jawa Barat. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi pondasi utama agar kebijakan ini benar-benar membantu warga yang membutuhkan bantuan langsung tanpa birokrasi panjang.
Dengan kajian matang dari Pemkot Cirebon, diharapkan pelaksanaan program ini nantinya berjalan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial bersama.
