Cirebon – Nelayan Jabar Terjerat Di tengah birunya laut Jawa Barat, kehidupan para nelayan justru kian terombang-ambing oleh jeratan utang para tengkulak. Harga bahan bakar yang naik, biaya melaut yang membengkak, dan lemahnya akses terhadap modal membuat mereka tak punya pilihan selain meminjam kepada pihak yang siap memberi uang cepat — meski dengan bunga mencekik.
Fenomena ini kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti kesenjangan ekonomi yang dialami nelayan di berbagai wilayah pesisir, seperti Cirebon, Indramayu, dan Pangandaran. Para legislator menilai, nelayan kini bukan hanya berjuang melawan ombak di laut, tetapi juga berjuang melawan arus sistem ekonomi yang tidak berpihak.
“Banyak nelayan kita yang sebenarnya rajin dan produktif, tapi mereka tidak bisa berkembang karena akses modal yang sangat terbatas. Akibatnya, tengkulak mengambil peran dominan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Deden Darmawan, dalam rapat evaluasi sektor perikanan di Bandung, Selasa (28/10).
Baca Juga : Harta Karun dari Dalam Kubur: Kisah Mahkota Emas yang Gegerkan Cirebon
Menurutnya, pola ketergantungan ini sudah berlangsung lama. Tengkulak menjadi penyedia modal sekaligus pembeli hasil tangkapan. Nelayan yang tak punya tabungan akhirnya terikat dalam siklus utang tanpa akhir. “Hari ini melaut pakai uang tengkulak, besok hasil tangkapan dijual ke dia dengan harga murah. Begitu terus, tanpa bisa keluar dari lingkaran itu,” tambah Deden.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat memperkuat kondisi tersebut. Sekitar 62 persen nelayan kecil di Jabar masih bergantung pada permodalan informal. Sementara, hanya 18 persen yang pernah mengakses bantuan dari lembaga keuangan resmi seperti koperasi, BPR, atau program pemerintah.
Salah satu nelayan asal Gebang, Cirebon, bernama Samsul (47), menggambarkan situasi itu dengan getir. “Kalau enggak pinjam ke tengkulak, enggak bisa melaut. Solar, es, perbekalan, semua butuh uang duluan. Kadang hasil tangkapan enggak nutup buat bayar utang,” ujarnya. Ia mengaku sudah lebih dari lima tahun berutang pada satu tengkulak yang menjadi langganannya.
Samsul bukan satu-satunya. Di Indramayu, jaringan tengkulak bahkan memiliki sistem “pengikat nelayan” dengan cara menampung hasil tangkapan secara eksklusif. Mereka mematok harga ikan jauh di bawah harga pasar, tapi memberi jaminan modal untuk melaut. Akibatnya, nelayan tidak punya daya tawar.
DPRD Jabar menilai kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah didesak untuk memperluas program permodalan mikro khusus nelayan yang mudah diakses, tanpa birokrasi berbelit. “Kita punya banyak program seperti KUR dan BLU, tapi sayangnya, prosedurnya tidak ramah nelayan. Mereka kesulitan mengurus administrasi dan jaminan,” ujar Deden.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sektor perikanan untuk memperkuat posisi nelayan di rantai distribusi. Melalui aplikasi pemasaran dan transaksi daring, nelayan bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pembeli, tanpa perantara. “Kalau nelayan bisa jual langsung ke konsumen, nilai ekonomi mereka naik drastis. Tapi ini perlu pendampingan dan pelatihan,” katanya.
Pemerhati ekonomi maritim dari Universitas Padjadjaran, Dr. Nanda Putri, menambahkan bahwa persoalan nelayan bukan sekadar soal modal, tetapi juga literasi keuangan dan kelembagaan. “Banyak nelayan tidak terbiasa mencatat pengeluaran, tidak punya tabungan, dan tidak tergabung dalam koperasi. Padahal koperasi bisa menjadi benteng ekonomi mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar mengklaim telah menyiapkan skema pendanaan alternatif lewat Program Nelayan Mandiri, bekerja sama dengan sejumlah BUMD dan perbankan daerah. “Kami sedang uji coba di tiga kabupaten. Tujuannya agar nelayan bisa mengakses pinjaman dengan bunga rendah, tanpa harus ke tengkulak,” kata Kepala DKP Jabar, Asep Sutisna.
Namun, pelaksanaan program itu masih menemui kendala di lapangan. Banyak nelayan yang belum memiliki dokumen pendukung, seperti KTP aktif, kartu nelayan, atau rekening bank. Di sisi lain, tengkulak tetap menjadi solusi cepat karena mereka datang langsung ke dermaga dengan uang tunai di tangan.
“Selama masih ada kebutuhan harian dan hasil laut tidak stabil, nelayan akan tetap tergantung pada tengkulak,” ujar Nanda. “Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberi jalan keluar yang lebih cepat dan manusiawi.”
Kisah nelayan Jawa Barat ini menjadi cermin betapa ketimpangan ekonomi maritim masih menjadi pekerjaan rumah besar. Laut yang luas seolah tak cukup memberi kesejahteraan bagi mereka yang menggantungkan hidup di atasnya.
Di ujung dermaga Cirebon, Samsul menatap laut sore itu dengan mata kosong. “Saya enggak takut badai, yang saya takut itu kalau enggak bisa bayar utang,” ucapnya lirih.
Jeritan nelayan seperti Samsul seharusnya tak tenggelam dalam suara ombak. Karena di balik setiap perahu kecil yang berangkat pagi-pagi buta, tersimpan harapan besar untuk hidup lebih layak — bukan sekadar bertahan, tapi untuk benar-benar sejahtera.
